Kebijakan 0 number coding atau pelarangan kendaraan bermotor berdasarkan angka terakhir plat nomor di jam sibuk menuai pro kontra. Sebagian pihak mengklaim aturan ini justru memperburuk kemacetan karena memicu lonjakan pemilik kendaraan ganda. Namun, benarkah dampaknya sebesar itu?
Dasar Penerapan 0 Number Coding
Kebijakan ini umumnya diterapkan di kota metropolitan seperti Jakarta dan Bandung sebagai bagian dari manajemen lalu lintas. Tujuannya mengurangi volume kendaraan sebesar 20% dengan melarang operasional kendaraan berplat nomor akhir 0 atau 1 di hari tertentu.
Konsep ini merupakan adaptasi dari skema road space rationing yang juga diterapkan di Mexico City dan Beijing. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan ketika melihat realita di lapangan.
Mekanisme Penegakan Aturan
Polisi lalu lintas biasanya memberlakukan sanksi tilang bagi pelanggar dengan denda mencapai Rp 500 ribu. Area penerapan mencakup jalan protokol utama selama jam sibuk (06.00-10.00 dan 16.00-21.00).
Dampak Nyata Terhadap Kemacetan
Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan kepadatan lalu lintas sebesar 12% di jam sibuk setelah penerapan aturan ini. Fenomena ini diduga kuat terkait dengan beberapa faktor kunci:
- Maraknya pemilik kendaraan yang membeli mobil/motor kedua dengan plat berbeda
- Perubahan pola perjalanan masyarakat ke luar jam pembatasan
- Peningkatan penggunaan kendaraan sewaan saat kendaraan utama terkena aturan
Perbandingan dengan Kota Lain
Studi kasus di Manila menunjukkan hasil berbeda. Penerapan unified vehicular volume reduction program justru menurunkan kepadatan lalu lintas hingga 15%. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh:
- Penegakan hukum yang lebih ketat
- Infrastruktur transportasi umum yang memadai
- Kultur masyarakat yang berbeda
Alternatif Solusi yang Dipertimbangkan
Para ahli transportasi mengusulkan beberapa pendekatan tambahan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini:
Kebijakan Parkir Dinamis
Penerapan tarif parkir progresif di pusat kota bisa mengurangi minat menggunakan kendaraan pribadi.
Integrasi Transportasi Umum
Peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan massal menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan pembatasan.
Kesalahan Persepsi Publik
Banyak pengendara mengira aturan ini berlaku sepanjang hari. Padahal, pembatasan hanya diberlakukan pada jam tertentu. Kesalahpahaman ini sering menyebabkan pelanggaran tidak disengaja.
Pemahaman yang keliru lainnya adalah menganggap semua jenis kendaraan terkena aturan. Padahal, kendaraan darurat, angkutan umum, dan kendaraan listrik biasanya mendapat pengecualian.
FAQ Seputar Kebijakan
Apakah aturan berlaku di akhir pekan?
Umumnya tidak, kecuali di kota-kota tertentu yang menerapkan pembatasan tujuh hari seminggu.
Bagaimana jika plat nomor menggunakan huruf?
Aturan tetap mengacu pada angka terakhir di bagian numerik plat kendaraan.
Apakah ada sanksi untuk pemilik yang sengaja memalsukan plat?
Ya, tindakan ini termasuk pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman lebih berat daripada sekadar tilang.
Evaluasi Kebijakan Jangka Panjang
Beberapa pakar menyarankan sistem congestion pricing ala Singapura sebagai solusi lebih berkelanjutan. Model ini dinilai lebih adil karena membebankan biaya sesuai intensitas penggunaan jalan.
Di sisi lain, pengembangan kota pintar dengan sistem lalu lintas berbasis AI mulai diujicobakan untuk menciptakan solusi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi jalan.